Sekolah Favorit vs Sistem Zonasi

Jakarta, 24 Juni 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta semua kalangan tidak resah soal sistem zonasi untuk sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia. Tujuannya mulia, salah satunya menjadikan sekolah milik negara ini bersaing dengan sehat dan memiliki kualitas yang sama serta tidak lagi diskriminasi.

Pada pertemuan dengan para Kepala Dinas Pendidikan Se-Indonesia pada Jumat 14 Juni 2019 di Jakarta, menteri yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menegaskan agar semua pihak menyikapi dengan arif kebijakan ini, mengingat sekolah negeri adalah lembaga pendidikan yang dibiayai oleh negara sehingga tidak boleh diskriminatif terhadap seluruh anak-anak generasi penerus bangsa ini.

Mendikbud menegaskan agar jangan ada lagi juknis dinas pendidikan daerah yang menyimpang. Secara khusus, Mendikbud mengimbau Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menjalankan aturan sendiri. Sebab, sudah ada aturan dari pusat yang jelas. Yakni, hanya ada tiga jalur dengan masing- masing kuota yang telah ditetapkan. Apalagi, secara pengalaman, DKI Jakarta sudah pernah memberlakukan sistem rayon dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam kesempatan itu, Mendikbud menyampaikan agar semua Kepala Dinas yang memimpin di wilayahnya, untuk mengikuti kebijakan ini dan tetap tidak kaku dalam aplikasi. “Artinya kembangkan sesuai situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Jika dalam suatu wilayah zonasi memiliki jumlah sekolah yang tidak cukup menampung peserta, dilebarkan saja. Wilayah yang merupakan daerah perbatasan provinsi tetangga, bisa jalin komunikasi bilateral untuk memudahkan sistem zonasinya,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Mendikbud, tidak ada lagi calon siswa yang tinggalnya di Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, lebih dekat ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, lalu tidak bisa sekolah di Wonogiri. “Ini harus disikapi dengan cerdas dan arif tanpa prasangka, lebarkan saja zonanya,” jelasnya.

Sistem zonasi ini, sekali lagi untuk memeratakan kualitas pendidikan, utamanya sekolah negeri yang mendapatkan dana dari negara. Sehingga, semua sekolah milik negara dan dibiayai oleh negara ini memiliki kualitas yang sama bagusnya, semua sekolah negeri adalah sekolah favorit, dan guru bisa ikut meningkatkan kapasitas diri. Semua masyarakat dari kalangan sosial ekonomi bawah sampai tinggi berhak bersekolah di sekolah milik negara.

“Jadi, manakala ada orangtua yang secara ekonomi mampu dan enggan bercampur dengan masyarakat ekonomi di bawahnya, terbuka baginya untuk masuk di sekolah swasta yang juga memiliki kualitas bagus, dan tentunya konsekuensi adalah tinggi atau mahal biayanya,” ungkapnya. Memahami aturan tentang zonasi, secara umum adalah sebagai berikut;

  1. Menggunakan tiga jalur, zonasi (90 persen), prestasi (5 persen), dan perpindahan orang tua (5 persen) dari daya tampung sekolah.
  2. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 di antara 3 jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi.
  3. Selain melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat mendaftar PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili.
  4. Sekolah negeri dilarang membuka jalur penerimaan selain yang diatur permendikbud.
  5. Domisili calon peserta didik berdasar kartu keluarga yang diterbitkan minimal setahun sebelum PPDB.
  6. Kuota 90 persen jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas (khusus sekolah dengan layanan inklusif).

Secara lebih lengkap, pembaca bisa mengakses https://www.pendaftaranonline.web.id mengenai detil aturan zonasi tersebut. 

Zahra Annisa salah satu siswa calon PPDB di Kota Depok Jawa Barat yang sedang mencoba mendaftar dan mencari informasi di SMAN 1 Kota Depok merasa senang dengan sistem zonasi. Setidaknya, membuka peluang baginya yang menurutnya memiliki nilai rata-rata 7,5 pada kelulusannya, bisa masuk di sekolah yang konon adalah sekolah favorit. “Saran orangtua, jika bisa masuk di skeolah ini, saya bisa terpacu untuk mengejar kualitas lagi. Apalagi meskipun zonasi, tetap ada pertimbangan nilai, karena kalau sesama pendaftar dalam zona yang sama, nilainya bisa saja tergeser dengan yang nilainya di atas kita kok, jadi seru aja. Kalau tidak diterima ya sekolah yang Islam terpadu saja,” ungkap Zahra.

Hal serupa disampaikan Mulyadi, ayah Zahra, zonasi ini menurutnya sebagai kebijakan baru tentu ada plus minusnya. Kesiapan sekolah untuk daftar online juga salah satu tantangan, belum lagi kuota juga terbatas. Namun setidaknya, bagi Mulyadi, ada harapan bagi semua siswa di sekitar lingkungan sekolah berada bisa merasakan menikmati bangku sekolah di lingkungan terdekat. “Jadi, tidak lelah sesampai di sekolah, lebih mudah dipantau dan makin merata kualitas pendidikan Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Mulyadi, beberapa rekannya menilai negatif pada penerapan awal sistem zonasi ini. Namun setalah anaknya masuk di SMP yang tadinya bukan tujuannya, ternyata di kelas anaknya tersebut, banyak yang memiliki nilai akademik sama bagusnya. Sehingga akhirnya merasa anaknya tetap akan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Kartika, salah seorang orang tua siswa yang kebetulan anaknya lulus SD ini juga menuturkan bahwa tidak akan memaksakan diri masuk dan ikut zonasi walaupun anaknya, Nanda memiliki nilai dan zona wilayah yang pasti masuk. “saya tidak akan berebutan masuk negeri, saya mendukung kebijakan Menteri bahwa sekolah negeri itu memeratakan kualitas pendidikan, sekolah swasta juga tidak kalah bagusnya kok apalagi sekarang tidak ada lagi sekolah favorit” saya lebih baik masukkan anak saya di sekolah swasta yang bagus daripada saya harus bersaing dengan orangtua yang benar-benar membutuhkan, lanjut Kartika. 

Dari beberapa tanggapan orangtua, dapat kita analisis bahwa tidak ada sekolah favorit, tidak ada sekolah unggul karena jika kualitas Pendidikan masih diukur oleh nilai beberapa mata pelajaran untuk masuk sekolah unggul, tidak akan terlihat bahwa ada keunggulan karena sama-sama kita menyadari bahwa kecerdasan itu sangatlah majemuk dan tidak dapat disama ratakan kecerdasan masing masing siswa. Bagi para orang tua yang sudah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih dari Rp. 70 juta pertahun sepertinya mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta atau sekolah luar negeri sekalipun.

Perlu sama-sama diingat bahwa saat ini Indonesia telah memasuki Revolusi Industri 4.0 salah satu tuntutannya adalah lulusan memiliki keterampilan untuk dapat bersaing di dunia kerja karena pada era ini ada beberapa pekerjaan yang tadinya ada, saat ini tidak ada. Semoga guru-guru negeri khususnya menjadi lebih tertantang menghasilkan lulusan lebih berkualitas karena menggunakan sistem zonasi sehingga pendidikan Indonesia lebih berkualitas.

Penulis:
Yayan Sudrajat
Ketua Asosiasi Dosen Pemerhati Pendidikan Indonesia
Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta